Perdana Menteri Inggris baru saja mengumumkan langkah yang cukup berani dalam dunia pemerintahan daerah. Andy Burnham, Wali Kota Greater Manchester, akan mendapatkan bagian dari pajak penghasilan yang dikumpulkan di wilayahnya. Tujuannya adalah memberikan kekuasaan lebih besar kepada setiap daerah, bukan hanya terpusat di London.
Langkah ini disebut akan membuat setiap postcode di Inggris merasa lebih berdaya. Burnham sendiri sudah lama mendorong desentralisasi fiskal, terutama sejak masa pandemi yang memperlihatkan betapa lambatnya respons dari pemerintah pusat. Dengan akses langsung ke sebagian pajak penghasilan, walikota daerah bisa merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Namun rencana ini langsung menuai kritik. Banyak pihak menilai detailnya masih sangat minim. Belum jelas berapa persen pajak yang akan dibagikan, bagaimana mekanisme pengumpulannya, dan apakah ada batasan penggunaan dana tersebut. Kritikus khawatir ini hanya janji politik tanpa implementasi nyata.
Salah satu analisis yang muncul adalah dampaknya terhadap kesenjangan antar daerah. Wilayah yang sudah maju seperti Greater Manchester mungkin bisa memanfaatkan dana ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, sementara daerah yang lebih miskin mungkin kesulitan karena basis pajaknya lebih kecil. Ini bisa memperlebar jurang jika tidak ada mekanisme pemerataan tambahan.
Konteks lain yang perlu diperhatikan adalah tren desentralisasi yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir di Inggris. Sejak referendum Skotlandia dan Brexit, tuntutan otonomi fiskal semakin kuat di berbagai wilayah. Burnham memanfaatkan momentum ini untuk mendorong model yang lebih berani, di mana daerah tidak hanya mengelola anggaran dari pusat tetapi juga memiliki sumber pendapatan sendiri.
Dari sisi praktis, pembagian pajak penghasilan ini berpotensi mengubah cara walikota merencanakan anggaran tahunan. Mereka bisa lebih fleksibel dalam mendanai proyek infrastruktur atau layanan publik tanpa harus menunggu persetujuan Westminster setiap kali. Namun risiko politiknya juga tinggi, karena jika hasilnya tidak memuaskan, warga akan langsung menyalahkan pemimpin daerah.
Secara keseluruhan, inisiatif ini menandai pergeseran penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Inggris. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada detail yang masih harus dirumuskan dalam beberapa bulan ke depan.
